Bahan 6 Peng.Ek.Pembangunan
E. Kebijaksanaan Dalam Pembangunan
(Dosen H. Abbas Saleh )
Masalah Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi
Disamping syarat-syarat umum yang diperlukan untuk pembangunan, seperti kekuatan-kekuatan dari dalam negeri meliputi, penyempurnaan pasar, akumulasi capital, kriteria invesatasi, penyerapan kapital dan Stabilitas dan nilai-nilai dan lembaga-lembaga. Diperlukan pula tindakan-tindakan kebijaksanaan khusus yang melengkapi syarat-syarat umum.
Berbagai teori tentang pembangunan mempunyai implikasi kebijaksanaan tertentu, keputusan kebijaksanaan mengandung pilihan antara alternative-alternatif ini berbeda untuk masing-masing Negara. Tidak ada program pembangunan yang dapat berlaku bagi semua Negara. Masing-masing Negara mempunyai kebijaksanaan tertentu. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri-ciri, masalah-masalah yang dihadapi dan tujuan-tujuan yang akan dicapai adalah sangat berbeda coraknya.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka timbullah suatu pertanyaan. Dapatkah teori-teori ekonomi yang konvensional yaitu teori-teori ekonomi yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah ekonomi di Negara-negara maju digunakan sebagai landasan untuk merumuskan kebijaksanaan bagi Negara-negara berkembang?. Masalah-masalah kebijaksanaan dapat dipisahkan menjadi 2(dua) golongan besar yaitu :
1. Kebijaksanaan dalam negeri
2. Kebijakskanaan luar negeri(internasional)
I.Kebijaksanaan dalam negeri antara lain : Perbaikan pertanian, Kebijaksanaan fiskal, Kebijaksanaan moneter, Kebijaksanaan pendidikan&kesehatan dan Kebijaksanaan Public utilities.
1.a. Perbaikan Pertanian. Di Negara berkembang produktivitas pertanian adalah rendah. Kebijaksanaan perbaikan pertanian harus dikaitkan dengan rendahnya produkstivitas pertanian dan sebab-sebabnya. Tujuan kebijaksanaan pertanian adalah kenaikan output pertanian yaitu menambah hasil per hektar atau luas tanah yang di olah. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian biasanya banyak sekali bila dibandingkan dengan jumlah kapital yang ada. Maka tujuan utama kebijaksanaan disini adalah keharusan menambah output per hektar, bukannya output per tenaga kerja. Tujuan ini menghendaki supaya tanah dikerjakan secara intensif dan menggunakan teknik produksi intensif tenaga kerja bukan intensif modal(secara mekanis)
1.b. Kebijaksanaan Fiskal, Kebijaksanaan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah didalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Penggunaan kebijaksanaan fiskal yang luas dan efektif dapat mempercepat pembangunan di Negara-negara berkembang. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihubungakan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah mempunyai 4(empat) akibat penting terhadap tingkat pembangunan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dapat dengan akibat :
1). Mempengaruhi alokasi sumber-sumber.
2). Mengubah pembagian pendapatan.
3). Mendorong akumulasi capital
4). Mencegah inflasi
Pola penerimaan dan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi alokasi sumber-sumber. Pengeluaran pemerintah dalam sektor perekonomian tertentu cendrung untuk menarik sumber-sumber ke sektor tersebut sedang perpajakan dalam suatu sektor tertentu cendrung untuk mendorong sumber-sumber ke luar dari sektor itu.
I.c. Kebijaksanaan Moneter, Kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang dijalankan oleh Bank Sentral, untuk mengurangi jumlah penawaran uang dalam masyarakat. Sebelum Keynes, kebijaksanaan moneter merupakan satu-satunya alat(instrument) kebijaksanaan makro yang diandalkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah makro ekonomi, Pada waktu itu tujuan Pemerintah yang terutama adalah menjaga kestabilan harga. Ada beberapa kebijaksanaan moneter yang dapat dilakukan :
1). Mengubah tingkat cadangan minimum bank-bank komersial
2). Mengubah tingkat bunga dari pinjaman Bank sentral kepada bank-bank komersial.
3). Mengadakan operasi pasar terbuka.
4). Menambah prioritas dan jenis-jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank-bank komersial
kepada langganan.
Pemerintah melalui Bank sentral harus menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diatas untuk mempengaruhi pengeluaran masyarakat kearah yang dikehendaki. Pada waktu resesi dan tingkat pengangguran tinggi, pemerintah harus berusaha mempertinggi pengeluaran seluruh masyarakat dengan cara mempertinggi penawaran uang dalam masyarakat.
I.d. Kebijaksanaan Pendidikan&Kesehatan. Perluasan fasilitas pendidikan dan tindakan-tindakan kesehatan umum adalah sangat penting, karena hal ini dapat menurunkan hambatan-hambatan terhadap pembangunan di negara berkembang, dapat mengurangi keterbelakangan penduduk, dapat menambah mobilitas geografis dan pekerjaan mereka, menaikkan produktivitas dan memudahkan inovasi. Tindakan memperbaiki pendidikan dan kesehatan mempunyai efek yang sama, seperti investasi dalam sumber-sumber manusia yaitu kwalitas pendidikan sebagian faktor produksi ditingkatkan, dari sudut mempercepat pembangunan, tujuan umum pendidikan harus menyebarkan perubahan ke seluruh masyarakat, pendidikan harus dihubungkan dengan modifikasi suasana sosiokulturir sedemikian rupa sehingga pengetahuann dan keahlian-keahlian baru dapat diajarkan, diakui baiknya perubahan dan untuk cara-cara baru didorong. 3(tiga) lapangan tertentu yang layak mendapat prioritas tertinggi dalam pengeluaran-pengeluaran untuk pendidikan:
1). Menyediakan jasa-jasa bagi perluasan pertanian.
2). Latihan dalam keahlian industry.
3). Latihan dalam pengawasan dan Administratif.
Untuk menambah tenaga produktif dan efesien dapat dicapai pula dengan menjalankan kebijaksanaan di lapangan kesehatan umum, karena pengaruh penyakit yang melemahkan kesehatan dapat dikurangi. Tindakan-tindakan kesehatan misalnya menambah jumlah pengobatan dengan gratis atau mudah di desa-desa, menyediakan air bersih, membersihkan selokan-selokan perumahan yang lebih baik.
Ditinjau dari sudut menaikkan pendapatan rill perkapita, tindakan—tindakan kesehatan umum mempunyai dua akibat yaitu : (1). Mempermudah pembangunan dengan memperbaiki komposisi kwalitas tenaga kerja (2). Menyebabkan kebutuhan akan pembangunan menjadi lebih urgen dengan bertambahnya jumlah penduduk.
I.c. Public Utilities, Tiap-tiap proyek biasanya menunggu tersedianya public overhed capital (fasilitas-fasilitas pengangkutan, perhubungan, tenaga, persediaan air dan pekerjaan pengawetan, jalan-jalan dan telekomunikasi dsb). Walaupun investasi dalam overhead capital akan memberi dasar bagi perluasan ekonomi, namun penyediaan modal tidak menarik bagi investor swasta, maka pemerintah yang biasanya harus menyediakan public overhead capital.
II. Kebijaksanaan Luar Negeri, Kebijaksanaan Luar Negeri meliputi :
II.a. Politik Perdagangan. Negara-negara berkembang kebijakan perdagangannya mula-mula untuk melindungi industri-industri dalam negeri, misalnya proteksi, subsidi dan multiphel exchange rates, memberikan subsidi pada industri-industri tertentu (subsidi ini dapat memperendah harga jual). Cara ini akan dapat memperbaiki terms of trade di Negara yang menjalankan tariff proteksi. Multiple exchange rate yaitu kurs devisa berbeda-beda bagi barang-barang import. Misalnya kurs devisa untuk import barang lux lebih rendah dari barang-barang yang lain.
II.b. Bantuan Teknik. Yang dimaksud bantuan teknik ialah mengatur atau membentuk team internasional untuk memberi nasehat kepada pemerintah Negara berkembang, misalnya, memberikan training bagi teknisi-teknisi. Bantuan teknis ini tidak mudah dijalankan karena bantuan teknis harus disertai dengan perubahan-perubahan sosial yang komplementer dengan perubahan teknik yang bersangkutan.
II.c. Investasi Swasta Luar Negeri. Investasi swasta luar negeri dapat berbentuk investasi langsung, misalnya. Investasi portofolio. Investas langsung yaitu investasi langsung mempunyai usaha di negara dimana modal tersebut ditanamkan, misalnya penanaman modal asing di Indonesia, Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang, misalnya obligasi atau hipotek. Contoh si pemilik surat-surat berharga tersebut diberikan berupa bunga tetap, bukan pembagian keuntungan.
II.d. Selain Investasi langsung dan Pottofolio tersebut yaitu Kredit Penjual, misalnya Modal yang masuk di Indonesia sebagai pinjaman yang ditanggung pemerintah yang merupakan utang pemerintah Indonesia, Investasi asing pemerintah beban menurut keadaan Negara peminjam misalnya Bank Dunia. Pertimbangan pemerintah Indonesia menerima masuknya direct foreign investment di antaranya adalah:
1). Tujuan memperoleh pendapatan Negara(dalam bentuk pemasukan pajak, baik pajak langsung,
maupun tindak langsung)
2). Memberikan development effect terhadap kegiatan industry dalam negeri di sekitas usaha modal
asing(linkward effect) baik yang bersifat forward effect maupun backward effect.
3). Kesempatan kerja bagi penduduk
Investasi Asing Pemerintah penggunaannya bebas menurut kehendak Negara peminjam. Badan-badan internasional yang memberikan pinjaman, macam ini misalnya IBRD yang terkenal dengan nama Bank Dunia.
---------------------------------
